Fresh Graduate Diberi Kesempatan Lebih Besar
Pemerintah pada 2024 juga merencanakan pemberian ruang yang lebih luas bagi fresh graduate atau lulusan baru untuk mengikuti seleksi ASN.
Kebijakan tersebut berbeda dengan beberapa proses penerimaan sebelumnya yang banyak difokuskan untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN.
Anas menyebut pemerintah membutuhkan talenta-talenta baru, termasuk talenta digital, untuk mendukung perubahan sistem kerja pemerintahan.
Selain tenaga digital, kebutuhan sumber daya manusia profesional seperti dokter serta berbagai jabatan teknis juga menjadi perhatian pemerintah.
Rekrutmen tersebut diharapkan dapat menghadirkan ASN dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di masa mendatang.
Pemerintah Juga Selesaikan Masalah Honorer
Meski membuka kesempatan besar bagi lulusan baru, pemerintah tetap menjadikan penyelesaian persoalan tenaga non-ASN atau honorer sebagai salah satu prioritas.
Pada saat itu, Anas menyebut terdapat sekitar 1,6 juta tenaga non-ASN, termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II), yang masih perlu diakomodasi dalam kebijakan penataan aparatur.
Penataan tenaga non-ASN merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pemerintah berupaya mencari mekanisme penyelesaian yang tidak menimbulkan pemberhentian massal sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing instansi.
Karena itu, penerimaan ASN 2024 tidak hanya diposisikan sebagai pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga bagian dari penataan sumber daya manusia pemerintah secara menyeluruh.
Presiden Jokowi Umumkan Formasi ASN 2024
Setelah berbagai persiapan dilakukan, Presiden Joko Widodo pada 5 Januari 2024 mengumumkan kebutuhan CASN tahun 2024.
Kementerian PAN-RB kemudian menjelaskan bahwa total kebutuhan ASN yang diproyeksikan saat itu mencapai 2.302.543 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan daerah.
Jumlah tersebut memberikan ruang cukup besar bagi fresh graduate sekaligus mendukung penyelesaian penataan tenaga non-ASN.
Porsi kebutuhan ASN di pemerintah daerah juga disiapkan dalam jumlah besar karena pelayanan langsung kepada masyarakat banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.
Digitalisasi Pemerintahan Dipercepat
Selain penerimaan ASN, transformasi digital pemerintahan menjadi salah satu agenda besar Kementerian PAN-RB pada awal 2024.
Pemerintah ingin mengubah pola pelayanan digital yang sebelumnya tersebar melalui banyak aplikasi menjadi layanan yang lebih terpadu dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan Portal Nasional layanan publik.
Pada 3 Januari 2024, Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Budi Arie Setiadi, untuk membahas percepatan pembangunan portal tersebut.
Portal nasional dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu berhadapan dengan terlalu banyak aplikasi untuk memperoleh pelayanan.
GovTech Jadi Salah Satu Agenda Utama
Transformasi digital juga didorong melalui pengembangan Government Technology atau GovTech.
Konsep ini diharapkan menjadi fondasi integrasi berbagai layanan digital pemerintah.
Kementerian PAN-RB menekankan bahwa digitalisasi tidak sekadar memindahkan layanan manual ke aplikasi, tetapi harus membuat proses pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat dan terintegrasi.
Pada hari kerja pertama 2024, Anas bahkan meminta jajaran Kementerian PAN-RB mempercepat implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.
Digitalisasi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan ASN baru.
Pemerintah ingin mengurangi rekrutmen pada jabatan yang berpotensi banyak terdampak otomatisasi dan memperbesar kebutuhan tenaga dengan kemampuan yang relevan terhadap perkembangan teknologi.
Identitas Kependudukan Digital Disiapkan untuk Layanan Publik
Percepatan pelayanan digital turut melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
Pada 3 Januari 2024, Anas bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas pengembangan dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
IKD dipersiapkan sebagai salah satu identitas dasar yang dapat mendukung pelayanan publik nasional secara digital.
Pemerintah menginginkan berbagai sistem pelayanan dapat saling terhubung atau interoperabel sehingga masyarakat tidak harus berulang kali memasukkan data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah yang berbeda.
Pendekatan tersebut juga diarahkan agar layanan pemerintah lebih berorientasi kepada pengguna atau citizen-centric.
